PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
162/PS/KP-PRP/e/XII/09
Pemerintahan
kapitalis semakin menampakan kebobrokannya!
Galang
Mosi tidak percaya terhadap penyelenggara Negara!
Bangun
kekuatan politik alternatif rakyat!
Salam
rakyat pekerja,
Belum
selesai gonjang ganjing skandal Bank Century yang diindikasikan
aliran dananya dinikmati oleh partai-partai politik borjuasi yang
berkuasa, timbul lagi satu permasalahan baru yaitu kasus penggelapan
pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh
Aburizal Bakrie. Fenomena CICAK vs BUAYA memang bukan hanya fenomena
antara KPK vs POLRI-Kejaksaan saja, namun CICAK vs BUAYA dapat juga
disimpulkan sebagai pertarungan antara rakyat versus pemilik modal
dan pemerintahan kapitalis.
Munculnya
kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tiga perusahaan tambang
Group Bakrie yang telah merugikan Negara sebesar Rp 2,1 Triliun
tentunya menjadi tanda tanya besar bagi seluruh rakyat pekerja di
Indonesia. Mengapa kasus penggelapan pajak yang melibatkan PT Bumi
Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin Indonesia
baru dimunculkan sekarang oleh Dirjen Pajak? Mengapa kasus
penggelapan pajak ketiga perusahaan tambang tersebut muncul pada saat
Pansus Bank Century mulai bekerja? Hal ini jelas berkiatan dengan
konflik yang berkembang saat ini antara Sri Mulyani (Menteri
Keuangan) dengan Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) dalam
konteks skandal Bank Century.
Kasus
dugaan penggelapan pajak ini sebenarnya telah diketahui oleh Dirjen
Pajak sejak tahun 2007. Bahkan penyelidikan dan pencekalan terhadap
tersangka sudah dilakukan sejak 2009. Namun mengapa kasus ini baru
diungkapkan oleh Dirjen Pajak pada saat ini? Kemungkinan paling besar
adalah pengungkapan kasus penggelapan pajak tersebut memang dijadikan
alat penekan atau dijadikan alat barter terhadap kasus Bank Century
yang saat ini akan menyeret Sri Mulyani.
Seperti
yang telah diketahui sebelumnya, Pansus Hak Angket Bank Century hanya
akan menjadi “dagelan politik” baru di Indonesia. Para anggota
pansus yang terdiri dari berbagai partai politik tersebut hanya akan
menjalankan “sandiwara” agar dapat menekan gejolak kegelisahan di
masyarakat. Pansus tidak akan mau untuk bekerja secara efektif dan
membongkar secara transparan kemana aliran dana Bank Century. Karena
jelas, partai politik yang menjadi naungan mereka saat ini juga telah
menikmati aliran dana tersebut.
Namun
terlepas dari hal tersebut, pengungkapan kasus penggelapan pajak yang
dijadikan alat barter tentunya semakin menunjukkan kebobrokan
pemerintahan kapitalis ini. Kasus-kasus yang melibatkan pemilik modal
dilindungi oleh aparat pemerintahan kapitalis dan baru akan
diungkapkan ketika aparatus penyelenggara Negara terpojok. Namun jika
aparatus penyelenggara Negara tidak terpojok, maka kasus ini tidak
akan terungkap dan pemilik modal akan lolos dari jeratan hukum,
padahal kerugian Negara yang muncul juga telah merugikan rakyat
secara keseluruhan.
“Permainan”
yang dilakukan oleh aparat penyelenggara Negara tentunya menunjukkan
sikap bahwa mereka sama sekali tidak memperdulikan nasib rakyat.
Kasus-kasus yang terjadi hanya dijadikan sebagai alat barter agar
kasus yang sedang diusut tidak meluas dan rakyat hanya dijadikan
sebagai penonton saja.
Sudah
saatnya rakyat bangun dari tidurnya dan melawan segala bentuk
penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kapitalis. Sudah saatnya
rakyat bersatu padu dengan gerakan rakyat lainnya dan membangun
kekuatan politik alternatif agar dapat melawan seluruh upaya
penindasan yang dilakukan oleh elit-elit politik bourjuasi dan
pemilik modal. Ekonomi politik Indonesia telah dikontrol oleh pemilik
modal dan dengan begitu hanya akan menguntungkan kepentingan para
pemilik modal saja. Sudah saatnya rakyat sadar akan apa yang terjadi
di Indonesia dan mulai melakukan perlawanan. Rakyat harus membongkar
operasi politik bourjuasi yang dijalankan oleh pemerintahan
kapitalis.
Untuk
itu, Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Menyerukan
kepada seluruh rakyat untuk menggalang mosi tidak percaya terhadap
penyelenggara Negara..
Menyerukan
kepada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi gerakan sosial
serta serikat-serikat-serikat rakyat pekerja untuk menggalang
persatuan antara gerakan rakyat untuk melawan segala bentuk
penindasan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pemerintahan
kapitalis.
Bangun
kekuatan politik alternatif untuk menghadang sistem kebijakan yang
menindas dan sebagai wadah perlawanan rakyat.
Jakarta, 16 Desember
2009
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar Ma'ruf)
ttd.
(Rendro Prayogo)
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme
Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: [email protected] / [email protected] / [email protected]
Website: www.prp-indonesia.org
