SUARA PEMBARUAN DAILY
Krisis Kebangsaan (1) Lampu Kuning bagi Ibu Pertiwi Saat ini kita seperti penumpang perahu besar yang kehilangan arah. Kita terombang-ambing oleh gelombang yang melelahkan dan memabukkan sehingga kehilangan jati diri. Persoalan besar apa yang melanda bangsa ini dan apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan vital, dan sejauh ini tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk menjawabnya. Banyak yang tahu, tetapi pura-pura tidak tahu, dan ada pula yang memang benar-benar kehilangan arah. Ucapan bernada resah itu dilontarkan Thomas Suyatno, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di depan peserta pendidikan politik kader bangsa (P2KB) tahap kedua angkatan I tingkat andalan di Depok, Jawa Barat, Rabu (20/6) lalu. "Kita rasakan benar, Ibu Pertiwi tengah bersusah hati, merintih dan sedang lara,'' ujar mantan Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya itu lirih. Mengapa dia begitu resah, sementara anak bangsa yang lain tenang-tenang saja, seperti tak ada masalah. Pemerintah pun asyik-asyik saja dan tak menyiratkan ada sesuatu yang tidak beres di republik ini. Lalu, apa yang diresahkan Suyatno? Tentu saja dia tak mengada-ada. Pendiri SOKSI, Prof Dr Suhardiman SE, pun menyatakan kekhawatiran serupa. ''Indonesia saat ini, sedang mengalami kondisi yang memprihatinkan, yakni krisis kebangsaan yang mengancam kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Falsafah Pancasila dan UUD 1945 tidak lagi menjiwai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,'' ujarnya dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-47 SOKSI di Jakarta, Rabu (20/6) malam. Suhardiman yang dikenal sebagai ''dukun politik'' di era Orde Baru itu mengingatkan, kondisi semangat kebangsaan di Indonesia saat ini sedang di persimpangan jalan. Dan menurut dia, fenomena seperti itu terjadi akibat kelangkaan pemimpin yang tegas dan berani dalam menegakkan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Saat ini terjadi krisis kepemimpinan ideologi, sehingga keyakinan terhadap Pancasila melemah, sementara di pihak lain muncul berbagai upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Tidak membuminya semangat dan roh Pancasila belakangan ini, kata Suhardiman, sangat dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan dan ketidakkonsekwenan para pemimpin di negeri ini menegakkan Pancasila. Di sisi lain, kata Suhardiman, juga terjadi krisis kepemimpinan politik seiring dengan diberlakukannya multipartai. Era multipartai telah menimbulkan pengkotak-kotakan dalam masyarakat, karena para pemimpin yang muncul lebih mencerminkan dirinya sebagai pemimpin partai, pemimpin kelompok, atau pun golongan, sehingga terjadilah konflik antarkepentingan partai, golongan dan kelompok dengan kepentingan negara masih tetap mewarnai kehidupan berbangsa. Politisi muda Partai Golkar yang dijuluki Koboi Senayan, Ade Komarudin Mohammad juga melihat kenyataan yang meresahkan bangsa tersebut. Menurutnya, ada kecenderungan dewasa ini para pemimpin berlomba-lomba berjuang untuk kelompoknya, kepentingannya, sukunya bahkan agamanya, sehingga sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. "Kalau semua orang, terutama pemimpin hanya berjuang untuk golongannya, kelompoknya, sukunya dan agamanya, lalu siapa yang berjuang untuk bangsa ini. Ini sudah lampu kuning bagi Ibu Pertiwi tercinta,'' kata Ade. Sebab, kata Ketua Panitia P2KB SOKSI itu, bangsa Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, di- bangun dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, tetapi tetap satu). Para pendiri negara ini membangun bangsa ini tanpa sekat perbedaan etnis, ras, golongan, kultural dan agama. Terorisme Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono pun mewanti-wanti tentang ancaman kelangsungan republik tercinta ini. Menurut Hendropriyono, terorisme yang dipropagandakan ideologi tertentu dengan target ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu, suatu ancaman serius. Diingatkan, propaganda terorisme yang banyak kali mengatasnamakan agama tersebut, paham Pancasila dan wawasan kebangsaan mulai terdegradasi. Masyarakat baru sadar ketika satu per satu kelompok terorisme yang mengatasnamakan agama itu, ternyata adalah pelaku teror bom di mana-mana dan sasarannya tanpa kecuali (unlimited target). Terdegradasinya paham Pancasila dan nasionalisme, kata Hendropriyono, diperparah dengan kurangnya instrumen hukum dan Undang-undang (UU) untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Saat ini, justru lahir peraturan daerah (Perda) di beberapa daerah yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi anehnya dibiarkan pemerintah sekarang. [SP/Marselius Rombe Baan] [Non-text portions of this message have been removed]
