INDONESIA GAWAT DARURAT:
PRESIDEN SBY MEMBUKA TOPENG SANDIWARANYA.
Presiden SBY tgl 1-3-2010 menyatakan sikapnya membenarkan dan bertanggung jawab
atas kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank Century (BC) demi
penyelamatan perekonomian Indonesia . Kalau saya gunakan logika apakah harus
selamat atau jatuh seperti krisis. Mengapa memilih? Pilihannya adalah tutup
dengan keluarkan Rp 6.7 triliun dengan bail out. Pengucuran dana tsb dilakukan
demi penyelamatan perekonomian Indonesia.
Pernyataan SBY bahwa beliau memegang tanggung akhir atas tindakan kebijakan
-benar atau salah- yang dijalankan para Menterinya bukan merupakan berita
baru, karena tanggung jawab seperti itu berlaku umum untuk setiap kepala
Negara. Berita yang paling mengerikan dan menakutkan dan membuat bulu roma kita
tegak adalah kesaksian tegas dari Pres. SBY mendukung dan bertanggung jawab
atas kebijakan Boediono dan Sri Mulyani. Padahal, bail out BC yang mereka
jalankan melulu merupakan tipu muslihat luar biasa, karena dilakukan di luar
dasar-dasar ilmiah yang selayaknya.
There must be something seriously wrong with his economics, bila SBY yang nota
bene ekonom, dengan gigih mendukung dasar-dasar non-ilmiah dari bail out yang
dijalankan Boediono dan Sri Mulyani terhadap satu bank yang nota bene sudah
lumpuh dirampok pemiliknya Robert Tantular cs. Lebih parah pula keyakinan SBY
yang menganggap bail out tadi dilakukan demi penyelamatan perekonomian
Indonesia. Dengan pernyataan dukungannya tsb, Pres. SBY membuka sendiri
topengnya sejati, bahwa beliau pemain sandiwara juga sama seperti yang
dimainkan Boediono dan Sri Mulyani.
Mengapa harus bersandiwara adalah rahasia khusus antara SBY dan Sri Mulyani.
Rahasia tsb telah dapat diindikasikan oleh temuan-temuan yang diperoleh Pansus.
Khusus untuk meredam temuan-temuan Pansus inilah, SBY menegaskan tidak ada yang
salah dengan bail out BC dan Presiden sepenuhnya mendukung kebijakan terpuji
dari pembantunya Boediono dan Sri Mulyani.
Dari semula sejak Konperensi Soal Lingkungan di Kopenhagen, SBY menyatakan
bahwa menurut Undang-Undang, Boediono dan Sri Mulyani tidak mungkin
dimakzulkan, bahkan Pansus sendiri dituduhnya bermaksud untuk mengkriminalisasi
kedua otoritas moneter tadi. Rakyat didorong oleh hati nurani dan rasa
keadilan- marak berdemonstrasi di mana-mana. Mereka menuntut bukan saja
Boediono dan Sri Mulyani, bahkan SBY sendiri supaya turun takhta. Namun, SBY
mencemoohkan para demonstran tadi yang dianggapnya tidak tahu sopan santun
terhadap pimpinan Negara. Padahal persoalannya bukan etika atau penghinaan
terhadap pimpinan, tapi penderitaan rakyat, khususnya dari para nasabah BC yang
kehilangan uang-depositonya tega dibiarkan SBY dimalingi Boediono dan Sri
Mulyani.
Sekalipun tingkat ilmu para demonstran jauh dibawah ilmu kesarjanaan namun hati
nurani dan rasa keadilan mereka jauh lebih unggul ketimbang Boediono, Sri
Mulyani dan Pres. SBY karena dapat merasakan betapa pedihnya penderitaan
keluarga para nasabah korban bail out BC tadi. Persoalannya jsuh di luar etika.
Kenyataannya, bail out BC tsb melulu sandiwara belaka, karena sama sekali
terlepas dari dasar-dasar ilmu-ekonomi-moneter-perbankan .
Tidak ada ilmu dan teori moneter atau logika Taman Kanak-Kanak
sekalipun, yang memperbolehkan kedua otoritas moneter Boediono dan Sri Mulyani
dengan alasan apapun untuk mem-bail out satu bank -BC- yang oleh SBY sembrono
dihubung-hubungkan begitu saja seolah-olah dengan maksud murni untuk
menyelamatkan perekonomian Indonesia!?! Di mana teorinya Pak SBY?
Mutatis mutandis, logika awam saja tidak akan menerima dalil yang
mengatakan bahwa bila Bank Mandiri, misalnya, dibantu dengan tambahan modalnya
10x lipat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan maju dengan pesat. Dengan
kata lain, ilmu atau logika SBY, Boediono dan Sri Mulyani dalam penanganan
BC, jauh lebih rendah dari kaum awam.
Begitu pula perlu dipahami, bahwa semua peraturan-peraran, seperti
FPJP, KSSK, PERPU, INSTRUKSI, DLL yang dirumuskan Sri Mulyani (baca Laporan di
bawah) untuk mengahalkan tindakan bail-out BC harus dianggap batal demi ilmu
moneter perbankan, karena merupakan pelanggaran saja atas kebenaran ilmu
moneter perbankan sendiri.
Demikian pula rapat akbar yang digelar Sri Mulyani bulan Desember 2008 dengan
mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh ilmuwan Indonesia dan yang dengan aklamasi
mendukung gagasannya mem-bail out BC, hanya sandiwara belaka. Sebab, jika
aklamasi dukungan tsb benar-benar ilmiah sifatnya, maka rapat akbar tsb tidak
perlu diadakan. Sebab kebenaran ilmiah tidak memerlukan dukungan apa-apa dari
cendekiawan manapun. Berarti pula bahwa para tokoh ilmuwan yang dikumpulkan Sri
Mulyani tadi turut diajak supaya bersandiwara belaka.
Ekonom yang masih mendukung kebijakan bail out Boediono dan Sri Mulyani harus
dianggap bukan lagi sarjana, tapi ekonom-dagelan saja yang hanya pinter
berpura-pura dan bersandiwara seolah-olah ahli moneter, seperti Sri Mulyani
yang halnya diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
Kompas tgl 5 Desember 2008 melaporkan, bahwa Sri Mulyani, Menteri Keuangan
sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Bidang Perekonomian berkata <<Dalam
menghadapi krisis keuangan global, yang sedang kami rumuskan adalah respons
yang paling tepat. Karena jika berbicara tentang PHK, mana yang akan dibantu,
pekerja, pengusaha, atau kedua-duanya. Lalu apakah bantuannya sementara atau
jangka panjang?
Meski demikian, Sr Mulyani menegaskan, pihaknya akan merevisi semua paket
kebijakan yang telah disusun untuk menghadang dampak krisis ekonomi global.
Paket kebijakan pasti akan disesuaikan, karena kami juga mendengarkan suara
pengusaha dan industri. Kami akan lihat berdasarkan statistik, penarikan
pajaknya, volume penjualan, dan perkembangan harga komoditas. Pemerintah terus
melakukan penyesuaian kebijakan yang tanggap terhadap krisis sepanjang 2009.
Seluruhnya akan dibahas dalam sidang Kabinet, kemudian baru diumumkan.
Sementara ini, Pemerintah akan menggunakan ruang fiskal yang telah dimiliki
dalam APBN 2009, untuk mengakomodasi pertolongan terhadap sektor-sektor yang
mengalami pelambatan akibat tekanan krisis global . Pada 28 Oktober 2008,
Presiden SBY mengeluarkan 10 instruksi untuk menanggulangi dampak krisis nilai
tukar rupiah dan gejolak ekonomi global. Selain itu, sebelumnya pada 13
Oktober 2008, Pemerintah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah pengganti
undang-undang (Perpu) untuk meredam krisis moneter dan menghindarkan Indonesia
dari krisis seperti yang terjadi tahun 1997. Melalui tiga Perpu itu, Pemerintah
membolehkan perbankan meminjam dana kepada BI dengan jaminan asset yang lebih
ringan. Kebijakan lain, dana simpanan nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar per nasabah per
bank >>
Banyak masalah dan solusi-solusi yang melompat dari sana kemari disajikan Sri
Mulyani di atas, namun kita bingung menemukan hubungan-ilmiah dari masalah
yang satu dengan yang lain, begitu juga antar-faktor-faktor penyebabnya. Semua
serba campur aduk dan kacau dan disusun terburu-buru. Namun, psychoanalysis dan
mindset reading meyakinkan dengan jelas bahwa peran utama dengan sangat lincah
dan lihai dijalankan oleh Sri Mulyani sendiri dan menjadi single fighter dan
aktor intelektualitas utama mem-bail out BC. Dapat disimak bahwa dialah yang
terlebih dahulu dan yang sudah lama mempersiapkan 'segala sesuatunya' untuk
menghalalkan tindakannya memilih sebuah bank yang sekalipun sudah lumpuh total
-Bank Century- tapi di luar norma-norma akal sehat dijadikan korban empuk untuk
di-bail out dengan talangan-uang yang harus luar biasa pula jumlahnya, sambil
menyulapnya sekaligus menjadi bank milik Negara. Penjelasan panjang lebar Sri
Mulyani di atas hanya bumbu-bumbu seolah-olah ilmiah bunyinya tapi
dimaksudkannya hanya sebagai kedok untuk mengelabui rakyat belaka, yang
dianggap Sri Mulyani sekadar awam belaka yang tidak akan mempertanyakan
tindakan-tindakan yang dipermainkannya. Target pokok bagi Sri Mulyani adalah
apa yang dijelaskannya pada akhir pernyataannya di atas, bahwa (i) bank-bank
diperbolehkan Pemerintah meminjam dana dari BI dan (ii) dan jaminan LPS bagi
setiap nasabah bank-bank diroketkannya 20x lipat. Akhirnya Sri Mulyani berhasil
mengumpulkan dana bail out Rp 689 miliar dari BI dan Rp 6.7 triliun dari LPS.
Sri Mulyani yakin bahwa -berdasarkan rahasia bank, Pansus tidak akan berhasil
menelusuri terjadinya pelanggaran hukum dari aliran dana ke dan dari Bank
Mutiara yang disulapnya secara illegal menjadi milik Negara menggantikan BC
milik swasta. Dalam menghilangkan BC dari peredaran, Sri Mulyani mengikuti
jejak hilangnya Bank Bali dari muka bumi bisa terjadi berkat kerjasama antara
Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada waktu Pemilu 1971. Sekarang juga demikian.
Sri Mulyani dengan mudah berhasil membentuk kerjasama dengan memperalat
Boediono, yang ternyata kokokbeluk belaka selama menjabat sebagai Gubernur BI.
Boediono dijadikannya anggota pasif saja dari KSSK ciptaan dan diketuai Sri
Mulyani, yang mengambil alih tugas pokok BI yang seyogianya satu-satunya
lembaga yang berfungsi untuk stabilisasi Sektor Keuangan (=Moneter).
Dari kutipan di atas dengan terang benderang dapat disimak kelicikan Sri
Mulyanilah yang dengan halus dan tanpa rintangan apa-apa, berhasil mengambil
alih tugas moneter dari Gubernur BI. Segala sesuatunya berjalan mulus untuk
menghalalkan pencaplokannya atas BC. Inilah kebanggan tersendiri dari SBY atas
Sri Mulyani.
Dari kutipan di atas dapat pula disimak bahwa Sri Mulyani tidak pernah
menyebutkan, bahwa Indonesia pada 2008 mengalami krisis, selain dari krisis
finansial global yang bermula di USA. Untuk mengahadapi krisis global tsb, Sri
Mulyani mendongeng, bahwa pada tgl 28 Oktober SBY mengeluarkan instruksi untuk
menanggulangi dampak krisis nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global.
Instruksi itu -katanya- a.l. memberlakukan kontrol devisa untuk BUMN. dongeng
belaka dari Sri Mulyani. Selanjutnya kutipan di atas menunjukkan pula khayalan
Sri Mulyani bahwa pada tgl 13 Oktober 2008, Pemerintah menerbitkan tiga PerPu
-katanya- untuk meredam Krisis Moneter dan menghindarkan Indonesia dari krisis
seperti yang terjadi tahun 1997. Padahal, Sri Mulyani sendiri butahuruf dan
tidak memahami apa arti Krisis Moneter itu sendiri. Demikian pula pengertiannya
tentang krisis nilai tukar sangat keliru, karena krisis nilai tukar rupiah
tidak pernah ada di Indonesia dan di dunia. Lagi pula, dalam realita, dia
sendiri -sama seperti Boediono- buta huruf total untuk tidak menyadari, bahwa
kurs rupiah ditentukan oleh Bloomberg dan Reuters, sedang BI tinggal
menyonteknya saja.
Untuk mempertegas kebenaran pengertiannya atas krisis moneter, Sri Mulyani
melakukan wawancara umum dan di TV, di mana dia dengan sangat berani berbohong,
mempertaruhkan dan memperalat nama Presiden SBY, seolah-olah SBY mengerti apa
Krismon dan atas dasar itu -katanya- menginstruksikan padanya supaya coute que
coute mencegah krisis 1997 jangan kembali lagi menjelang akhir 2008. Padahal,
instruksi tsb tidak pernah ada, tapi dicetuskan menjadi alasan kuat, sekalipun
dibuat-buat, melulu untuk menghalalkan pencaplokan Sri Mulyani atas BC. Kata
Sri Mulyani pula- BC tiba-tiba kesurupan "Dampak-Systemic" yang sangat
membahayakan seluruh perbankan nasional, atas dasar mana -sambungnya- BC harus
segera di-bail out untuk meniadakan 'dampak-systemic' tadi, agar perekonomian
Indonesia bisa terhindarkan dari jeratan krisis moneter yang lebih dahsyat dari
Krismon 1997. lagi-lagi khayalnya belaka.
Khusus si Mulut-Kotor Ruhut Sitompul dan Prof. Moneter Amir Syamsuddin dari
Partai Demokrat mengelu-elukan dan memuja-muji Sri Mulyani sebagai pahlawan
ekonomi, yang dengan bail out BC Indonesia bisa terhindar dari malapetaka
KrisMon 1997.
Investor Daily, 1 Maret 2010, melaporkan, bahwa antek-antek Sri Mulyani, Sigit
Pramono, Purbaya Sadewa, Sudargo, Pande Raja Silalahi, Dyah Makhijani
sependapat, bahwa langkah BI menyelamatkan BC lewat pemberian FPJP sudah benar
dan sesuai Undang-Undang. Dalam situasi yang memburuk dan kondisi system
keuangan yang rawan, bank sekelas apapun (BC) tak boleh dibiarkan bangkrut guna
mencegah kerusakan system keuangan yang lebih dahsyat.
Di salah satu kampung di Jawa Tengah -50 tahun yl- sudah menjadi
kebiasaan ibu-ibu rumah tangga -sewaktu terjadi hujan lebat dan sambaran petir-
untuk melemparkan segenggam nasi ke halaman rumah untuk makanan raja petir
supaya rumahnya jangan terbakar oleh amukan petir.
Memang benar, bahwa tidak ada satupun rumah di kampung tadi disambar petir.
Demikian pula hampir seluruh ekonom bersyukur memuji tindakan brilyan Sri
Mulyani yang mem-bail out BC lepas dari "Dampak-Systemic.Ternyata Sri Mulyani
benar, bahwa KrisMon bisa diusirnya menghilang dari Indonesia.
Krisis bisa saja berulang kali kembali dialami setiap Negara, namun jenis dan
bentuk khas dari krisis yang satu tidak akan pernah berulang dan kembali pada
masa berikutnya, karena situasi dan penyebab dari krisis yang satu berbeda
diametral dari situasi dan penyebab dari krisis berikutnya tadi. Mari kita
simak apa itu Krisis Moneter 1997.
Soedradjad Djiwandono -yang sama kebadutannya dengan Boediono-
keliru menyebut Krisis Moneter (yang terkenal dengan sebutan Krismon)
menimpa Indonesia pada pertengahan 1997. Padahal krisis moneter tsb tidak
pernah ada, karena tidak ditandai sebagai ciri khasnya oleh cepatnya terjadi
inflasi yang diakibatkan oleh melonjaknya peredaran uang. Soedradjad, yang
dianya bukan ahli-moneter, membiarkan dirinya ditipu- muslihati oleh IMF
(Baca dalam hubungan ini Bab III dari buku kami: Tsunami SBY). Memang IMF
mengantisipasi akan datangnya Krisis Valas pada tahun 1998 dan untuk itu IMF
menyediakan standby loan sebanyak $41 miliar pada November 1997. Memang Krisis
Valas tadi tidak terelakkan, sebagai akibat dari Pakto 1986 yang keliru
dikeluarkan Gubernur BI -Adrianus Mooy dan Menteri Keuangan -JB Sumarlin. Pakto
tadi memperbolehkan para konglomerat bebas meminjam valas dari luar
negeri sambil memperbolehkan mereka pula memarkir valas miliknya di luar
negeri. Pada permulaan 1998, persediaan devisa memang akan ludes kosong-
habis, bila utang valas Indonesia yang jatuh tempo pada waktu itu harus
dilunasi. Syukur, Indonesia oleh kreditur valas diizinkan memperoleh
moratorium untuk menunda pembayaran utang tsb. Namun, sekalipun standby loan
sudah tersedia untuk menampung gejolak neraca pembayaran,Soedradjad memelihara
persediaan valas tertimbun saja, dan membiarkan kurs rupiah melonjak terus
hingga terdepresiasi sebanyak 500%. Akibatnya export Indonesia memperoleh
rezeki nomplok luar biasa yang dibiayai dengan pajak impor yang luar biasa pula
tingginya. Alhasil, ongkos impor naik luar biasa yang pada gilirannya langsung
meroketkan ongkos produksi di dalam negeri. Ketololan Soedradjad meroketkan
kurs rupiah tadi membuat ketimpangan dimana sektor ekspor dimanjakan
memperoleh extremely high-income earnings, sedang sektor ekonomi dalam negeri
menderita high-cost-economy. Akibat dari high-cost economy tadi timbullah
krisis ilikuiditas perekonomian, yang menciptakan kebangkrutan dan tertutupnya
banyak perusahaan dan bank yang sekaligus menciptakan pengangguran
besar-besaran. Dewan Gubernur BI kebingungan dan menyediadan pinjaman BLBI
besar-besaran untuk mem-bail out perbankan. Namun, BI melakukan kekeliruan,
karena pembayaran kembali BLBI ditagih segera, sedang kesulitan likuiditas
perusahaan dan bank, sifatnya sudah jangka panjang. Dalam pada itu Soedradjad
dan anggota Dewan Gubernur lainnya, karena jiwa banditisme mereka, masih
berani saja melakukan korupsi uang BLBI tsb, praktek mana diikuti juga oleh
beberapa anggota Dewan Gubernur berikutnya. Tapi jauh lebih kejam lagi
ketimbang korupsi moneter tadi, adalah kejahatan para Gubernur BI -seperti
Boediono sendiri- yang bersandiwara seolah-olah menguasai keahlian-moneter,
sehingga merusak fungsi BI sebagai Bank Sentral. Ulah sandiwara Boediono dan
para Gubernur sebelumnya membuat system perbankan di Indonesia rusak total dan
berada jauh di bawah system Bank Sentral beserta perbankan nasional di Negara
tetangga ASEAN.
Saya sendiri mengirimkan kepada Pres. SBY 1 copy dari Undang-Undang
Bank Sentral Filipina agar kiranya dapat dipahami kepalsuan Undang-Undang BI
No. 23, 1999, yang sejak lama dibiarkannya berjalan berlarut-larut dan dengan
demikian membiarkan Boediono bersandiwara saja terus selama menjabat di BI sama
halnya seperti Sri Mulyani yang bersandiwara seolah-olah menjadi Gubernur BI,
khususnya berkaitan dengan bail out BC.
Jelaslah dari uraian di atas bahwa sandiwara dari Boediono dan lebih-lebih
dari Sri Mulyani membuat mereka berdua menjadi biang keladi utama dari skandal
BC, yang ditengarai -seperti diindikasikan temuan-temuan Pansus- sebagai
keterlibatan mereka dalam siasat Mafia Moneter Team Sukses Partai Demokrat
untuk Pemilu dan PilPres 2009.
Memang, kejahatan-moneter Boediono dan Sri Mulyani tidak bisa dijerat "KUHP".
Namun demkian, setelah sekarang topeng-sandiwara Presiden SBY sendiri terbuka
lebar, kedua ahli-moneter-gadungan tsb tidak mungkin lagi bisa memperoleh
perlindungan terus dari Pres. SBY. Pilihannya tidak lain selain dari SBY harus
segera mencopot ke-2 kesayangannya tadi dari jabatan mereka sekarang, agar
demonstrasi hati nurani dan rasa keadilan rakyat tidak memakzulkan SBY sendiri.
Orang kuat bisa diturunkan orang lemah.
Siapa nyana, Soekarno bisa turun lantaran KAMI/KAPPI atau Soeharto
turun
takhta karena pembunuhan mahasiswa di Trisakti dan Semanggi I&II.
Siapa nyana parlemen-jalanan sanggup meruntuhkan singgasana SBY.
4-3-2010.
hmt oppusunggu
(Sebarkan ke kantor-kantor Pemerintah, DPR, Yudikatif, Dewan Mahasiswa-BEM
universiras di Jakarta dan tentunya ke 'Sabang-Merauke')
[Non-text portions of this message have been removed]
